Delapan Tuntutan Warga Madoro Dijawab Pemerintah, PT SJA 2 Dievaluasi

POSO, iNewsPalu.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso mengambil langkah serius dalam menjawab delapan tuntutan utama masyarakat transmigrasi Madoro. Bertempat di Ruang Pogombo, Kantor Bupati Poso, rapat mediasi digelar antara Satgas Percepatan Kawasan Agraria (PKA), Pemkab Poso, perusahaan sawit, dan perwakilan masyarakat dari Desa UPT Kancu’u dan Desa Tiu, Kecamatan Pamona Timur.

Tuntutan masyarakat mencakup isu penting seperti kejelasan status tanah, buruknya layanan pendidikan dan kesehatan, hingga transparansi utang perusahaan terhadap warga. Mereka juga menyoal banjir, infrastruktur jalan, dan tapal batas desa.

Baca Juga

Sulteng Pelopori Satgas Agraria, Komnas HAM: Ini Langkah Progresif Nasional

Perwakilan Masyarakat Suarakan Ketimpangan

Dalam forum tersebut, Silnayanti Bonturan, Cristovel, dan Yeni Sandipu mewakili warga menyampaikan keresahan mereka yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap, serta pelayanan dasar yang belum layak.

Mereka mempertanyakan utang Rp98 juta per kepala keluarga yang dibebankan PT SJA 2, serta ketidakhadiran bidan desa dan sekolah PAUD yang tidak layak.

Pemerintah Menjawab dan Berkomitmen

Kepala Dinas Perkimtan Sulteng, Abd Haris Karim, menyampaikan bahwa 100 bidang tanah pekarangan telah bersertifikat, LU1 sebagian besar sedang diproses, dan LU2 menunggu validasi. Pemerintah juga menanggung biaya pengukuran tanah agar tidak membebani masyarakat.

Sementara Ketua Harian Satgas, Eva Bande, menekankan pentingnya kehadiran negara untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat transmigran dan mendorong perusahaan agar menjalankan tanggung jawab sosial secara sungguh-sungguh.

Poskesdes yang belum menjadi aset pemerintah menjadi catatan penting. Pemerintah daerah berjanji akan mendorong Puskesmas Taripa untuk meningkatkan kehadiran tenaga medis. Untuk pendidikan, studi kelayakan pendirian SD mandiri akan dilakukan agar anak-anak tidak perlu berjalan jauh ke sekolah.

CSR Perusahaan Dievaluasi, Perjanjian Kemitraan Diminta Segera Ditegaskan

PT SJA 2 mengklaim sudah menyerahkan lahan LU2 ke masyarakat, namun pengakuan ini belum diikuti dengan dokumen kemitraan atau skema CSR yang jelas. Pemerintah meminta perusahaan segera membentuk tim kerja bersama untuk merampungkan perjanjian kemitraan dan memperkuat kontribusi terhadap pembangunan wilayah.

Tapal Batas dan Status Desa: Pemerintah Siapkan Solusi Khusus

Terkait status administratif desa, meskipun 80 KK belum memenuhi syarat pemekaran sesuai aturan terbaru, Pemkab Poso akan mengajukan skema khusus kepada Kemendagri dengan mempertimbangkan bahwa pembentukan desa telah terjadi sebelum regulasi itu diterbitkan.

Tim teknis lintas sektor juga akan dibentuk untuk menyelesaikan tapal batas antara Desa Kancu’u dan Tiu, yang menjadi pemicu konflik selama ini.

Kesepakatan dan Langkah Lanjut

Rapat ditutup dengan kesepakatan menyusun berita acara resmi yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan seluruh komitmen yang telah disampaikan.

Pemerintah menegaskan bahwa transmigrasi bukan hanya relokasi penduduk, tetapi bagian dari strategi nasional untuk membangun kawasan-kawasan ekonomi baru berbasis agraria.

Editor : Jemmy Hendrik