Forum DPRD Penghasil Nikel: Suara Bersama untuk Keadilan Daerah

PALU, iNewsPalu.id - Dalam sebuah langkah penting untuk memperkuat posisi daerah penghasil nikel, Forum DPRD Penghasil Nikel (FD-PNI) resmi dideklarasikan di Sulawesi Tengah. Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri ESDM Yuloit Tanjung dan para Ketua DPRD dari berbagai provinsi penghasil nikel, serta Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

Gubernur Anwar Hafid menyoroti ketidakadilan dalam distribusi pendapatan pajak smelter yang diterima oleh Sulawesi Tengah. Ia mencatat bahwa meskipun pemerintah pusat menerima pajak hingga Rp300 triliun, daerah hanya mendapatkan Rp222 miliar. “Kami hanya meminta 1 persen dari total pajak tersebut, yang akan memberikan kami sekitar Rp3 triliun per tahun. Ini adalah langkah yang wajar dan adil,” ujarnya.

Anwar juga menekankan pentingnya FD-PNI sebagai platform untuk memperjuangkan hak-hak daerah penghasil nikel. Ia mengungkapkan bahwa meskipun daerah tidak menolak hilirisasi, mereka ingin memastikan bahwa manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat di sekitar area tambang. 

Ketua DPRD Sulteng, H.M. Arus Abdul Karim, menegaskan bahwa forum ini dibentuk dengan semangat kebersamaan. “Kita harus bersatu untuk membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat di daerah penghasil nikel. Kita adalah pahlawan devisa yang mendukung hilirisasi industri nikel nasional,” tuturnya.

Arus menambahkan bahwa Sulawesi Tengah dan provinsi lainnya yang terlibat dalam forum ini memiliki peran penting dalam rantai pasok energi masa depan. Ia berharap dengan adanya FD-PNI, kolaborasi antara daerah penghasil nikel dapat meningkat, sehingga dapat memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Pembentukan FD-PNI diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dalam pembagian hasil dari industri nikel, sehingga masyarakat di daerah penghasil nikel dapat merasakan manfaat nyata dari sumber daya alam yang ada.

Editor : Jemmy Hendrik