Pengamat: Mahfud tampil paling impresif di debat keempat

JAKARTA, iNewsPalu.id - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD tampil paling impresif dalam debat ronde keempat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (21/1) malam. Ray melihat Mahfud terlihat paling memahami persoalan-persoalan terkait tema debat.

"Mahfud terlihat tenang dalam menyampaikan gagasannya. Dari segi masalah, dia menguasai aspek solusi. Dia tidak berteori, dia hanya memaparkan apa yang sudah dia lakukan," ucap Ray kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/1).

Baca Juga

Pengamat Desak Penonaktifan Dirlantas Polda Sulteng Atas Sikap Arogan dan Pelecehan Jurnalis

Debat ke-4 Pilpres 2024 mengambil tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Debat mempertemukan Mahfud, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. 

Ray mencium ada aroma balas dendam di panggung debat. Menurut Ray, Gibran terkesan ingin menekuk Mahfud dan Cak Imin lewat pertanyaan-pertanyaan jebakan dan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan keduanya. 

"Karena sebelumnya (capres) Prabowo (Subianto) habis diserang (capres) Ganjar (Pranowo) dan Anies (Baswedan)," ucap Ray.

Baca Juga

Pengamat: Prabowo-Gibran rawan tersandera kelompok oligarki

Terlepas dari itu, Ray memandang, Mahfud lebih memiliki konsep yang jelas di bidang penegakan hukum terkait tema debat, semisal soal persoalan tanah adat dan reforma agraria. Dua kandidat lainnya relatif minim bicara soal penegakkan hukum, terutama Gibran. 

"Mahfud berani menunjukkan ke kekhasannya mengenai penegakan hukum yang tidak disentuh sama sekali oleh Gibran. Gibran, menurut saya, hampir tidak bicara sama sekali soal pentingnya penegakan hukum dan pentingnya pemberantasan korupsi selain soal pencabutan SIUP dalam bidang pertambangan," ucap Ray.

Mahfud saat ini berstatus sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Dalam salah satu momen debat, Mahfud sempat menyinggung data Kemenko Polhukam mengenai kasus-kasus terkait tanah adat dan ulayat. Dari 10.000 pengaduan, tercatat ada 2.587 kasus. 

Baca Juga

Pengamat: Keunggulan di exit poll bisa kerek elektabilitas

Menurut Mahfud, kasus-kasus sengketa tanah adat terkesan tak kunjung usai karena banyak permainan yang melibatkan aparat. "Tidak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali,” kata dia. 

Lebih jauh, Ray menilai performa debat Mahfud potensial mendongkrak elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud. Apalagi, di debat sebelumnya, Ganjar juga tampil gemilang dan mendapatkan sentimen positif yang cukup besar dari publik.

"Selain itu dan sentimen mereka (Prabowo-Gibran) cukup negatif. Nomor urut 2 dan 3 memperebutkan ceruk pemilih yang sama. Tetapi, Prabowo sering blunder dan sentimen (negatif) terhadap Gibran tinggi," ujar Ray.

Baca Juga

Pengamat: Gibran Tak Matang dan Minim Kecerdasan Emosional

Menyoal performa Cak Imin, Ray menilai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tampil lebih meyakinkan jika dibandingkan dengan debat sebelumnya. Ray berpendapat Cak Imin tak lagi mudah "dikecoh" Gibran. "Muhaimin lebih siap menghadapi jebakan," kata Ray.

Dalam salah satu segmen debat, Gibran sempat menyindir Cak Imin yang menjawab mengandalkan contekan. Saat menanggapi, Cak Imin balik menyindir. "Tidak apa-apa saya lihat catatan. Yang penting bukan catatan MK," ujar dia. 

Muhaimin juga berulangkali menekankan pentingnya etika, termasuk ketika menyusun kebijakan terkait lingkungan. "Muhaimin juga berani menegaskan terkait pentingnya keberlangsungan lingkungan ketimbang keberlangsungan kekuasaan," ucap Ray.

Baca Juga

Pengamat: Posisi Ganjar-Mahfud jadi yang paling menguntungkan di Pilpres 2024

Oktober lalu, Gibran lolos jadi pendamping Prabowo setelah putusan MK yang diketok Anwar Usman merevisi batas usia capres-cawapres. Anwar ialah paman Gibran. Majelis Kehormatan MK menemukan pelanggaran etika berat putusan tersebut.

Editor : Jemmy Hendrik