Polda Sulteng Gelar Rakor Lintas Sektoral Jelang Pilkada 2024
![header img](https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2024/07/25/c286e_rakor.jpg)
PALU, -Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral, Kamis (25/7/2024)
Berlangsung di Sriti Convention Hall Palu, Rakor lintas sektoral turut dihadiri unsur forkopimda Provinsi Sulteng, Kabinda Sulteng, Kepala BNN Sulteng, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Wakapolda Sulteng, Pejabat utama, Kapolres jajaran, Kabagops Polres, kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres jajaran.
Dalam sambutan pembukaan Rakor, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho mengatakan, Pilkada merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi, di mana masyarakat dapat secara langsung menentukan pemimpin daerahnya melalui proses pemilihan yang aman, jujur dan adil.
“Pilkada merupakan wujud keikutsertaan rakyat didalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai mekanisme penting demokrasi modern yang memungkinkan rakyatnya dapat berpartisipasi secara langsung untuk menentukan pemimpin pada daerahnya,” kata Kapolda Sulteng
Lanjut Kapolda juga mengatakan, Pilkada sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka membentuk sistem ketata negaraan yang legitimate dan berkedaulatan rakyat.
Presiden Republik Indonesia dalam amanatnya pada upacara HUT Bhayangkara ke-78 di Jakarta, berpesan kepada seluruh jajaran polri untuk turut mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi ini, menjaga netralitas, stabilitas dan menjaga demokrasi agar pilkada dapat berlangsung aman, jujur dan adil, ungkapnya
Hal yang selaras pun kata Kapolda, juga ditekankan oleh bapak Kapolri agar seluruh jajaranya, didalam menghadapi pilkada 2024 senantiasa mampu membangun sinergitas, soliditas dengan seluruh stakeholder dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan pilkada di 2024 ini bisa berjalan dengan aman, tertib lancar dan stabilitas kamtibmas tetap terjaga.
“Oleh karenanya dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2024, Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan rencana tindakan dan meningkatkan keterpaduan antara TNI, Polri, penyelenggara pilkada, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengamanan seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada 2024 di wilayah provinsi Sulawesi Tengah.” tandasnya
Perlu kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2024 Polda sulteng dan jajaran melaksanakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan “Mantap Praja Tinombala 2024” dengan tujuan menjamin rasa aman pada seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pilkada tahun 2024 di wilayah provinsi Sulawesi Tengah.
Kapolda juga mengungkap Indeks potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada berdasarkan analisa Baintelkam Polri diantaranya adalah adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara pilkada, kekurangan dan tertukarnya surat suara, keterlambatan logistik ke lokasi TPS, praktek money politik, titik lokasi TPS yang jaraknya berjauhan, adanya isu SARA yang berpotensi terjadinya konflik horisontal, hingga adanya penyelenggara pemilu dan personel pengamanan yang sakit ataupun meninggal dunia.
Dalam pelaksanaan operasi Mantap Praja Tinombala-2024 Polda Sulawesi Tengah dan Polres jajaran, melibatkan sebanyak 9.448 personel Polri dengan rincian, Polda sulteng sebanyak 3.880 personel, Polres/ta jajaran sebanyak 5.568 personel
Adapun jumlah TPS pada pilkada tahun 2024 ini adalah sebanyak 5.349 TPS yang terdiri:
• Tps kurang rawan : 4.515 TPS
• Tps rawan : 736 TPS
• Tps sangat rawan : 85 TPS
• Tps khusus : 13 TPS
Kapolda juga mengingatkan bahwa sebagai aparatur negara memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat untuk berat untuk mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi pilkada serentak tahun 2024, dan oleh karena itu diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing.
“Sebagaimana Polri bersama TNI serta mitra keamanan lainnya yang harus dapat memberikan jaminan keamanan baik sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, sehingga KPU selaku penyelenggara dan Bawaslu selaku pengawas pada pilkada serentak tahun 2024 dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional, aman dan lancar,” pungkasnya.
Editor : Jemmy Hendrik