Desakan Revisi DBH Menguat: Akademisi, Politisi, dan Tokoh Sulteng Satu Suara

PALU, iNewsPalu.id - Desakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang skema Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) semakin menguat. Kali ini, giliran Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat GP Ansor, M. Syarif Latadano, yang secara tegas menyuarakan keprihatinannya terhadap ketidakadilan dalam pembagian dana tersebut.

“Sebagai Wasekjen PP Ansor Korwil Sulteng-Sulbar, saya merasa perlu memberikan apresiasi kepada keuletan Gubernur baru Sulteng, Bapak H. Drs. Anwar Hafid,” tulis politisi DPW PPP Sulteng itu melalui pesan WhatsApp, Rabu malam (30/4/2025).

Syarif menyebut bahwa realisasi DBH selama ini sangat melukai keadilan fiskal bagi rakyat Sulteng. Ia menyoroti fakta bahwa provinsi yang menjadi penyumbang ketiga terbesar pendapatan nasional dari sektor pertambangan, justru hanya mendapat Rp200 miliar per tahun dari DBH.

Editor: Jemmy Hendrik