Donggala Suarakan Ketidakadilan DBH Migas: “Jangan Rampas Hak Kami”

DONGGALA. iNewsPalu.id - Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, melayangkan protes keras kepada pemerintah pusat terkait ketidakadilan dalam distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari wilayah eksplorasi di Selat Makassar. Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, menyebut bahwa wilayahnya berhak atas hasil eksplorasi karena secara geografis berada dalam zona terdampak aktivitas migas nasional.

“Kami punya garis pantai, kami punya laut, kami punya hak,” ujar Vera dengan tegas. Ia menyoroti bahwa aktivitas eksplorasi migas oleh sejumlah perusahaan besar seperti Chevron, ENI, Sinopec, dan Pertamina Hulu Energi berlangsung sangat dekat dengan wilayah Donggala, namun daerahnya tidak pernah diakui sebagai penghasil atau terdampak migas.

Baca Juga

Desa Wombo Diterjang Banjir, Vera Laruni Instruksikan Tanggap Darurat dan Normalisasi Sungai

Bupati Vera menyebut ketimpangan ini sebagai bentuk nyata dari ketidakadilan fiskal nasional. Ia menyoroti bahwa provinsi seperti Kalimantan Timur terus menikmati DBH, sementara Donggala yang merasakan dampak ekologis langsung tidak mendapatkan bagian.

Saat ini, Pemkab Donggala tengah menyusun dokumen tuntutan resmi kepada Presiden, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan SKK Migas untuk meminta pengakuan administratif, alokasi DBH, dan hak Participating Interest (PI) 10%.

Editor : Jemmy Hendrik