Rapat Harmonisasi untuk Optimalisasi Struktur Organisasi Pemerintah Kota Palu

PALU, iNewsPalu.id - Dalam upaya meningkatkan efektivitas birokrasi, Kanwil Kemenkum Sulteng menggelar rapat harmonisasi yang membahas Rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan struktur organisasi pemerintah Kota Palu. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mereformasi struktur organisasi agar lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan yang terus berkembang.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat adalah tumpang tindih kewenangan yang terjadi di antara perangkat daerah. Hal ini seringkali mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, beban kerja yang tidak merata juga menjadi perhatian, di mana beberapa unit mengalami kelebihan beban kerja sementara yang lain kekurangan tugas.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan pentingnya membuat struktur organisasi yang adaptif. “Perubahan ini tidak hanya sekadar penambahan atau pengurangan unit, tetapi harus memastikan bahwa setiap perangkat daerah dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Ini penting untuk meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya.

Rapat juga membahas pentingnya penyelarasan nomenklatur organisasi dengan kebijakan pusat. Dengan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, diharapkan organisasi daerah dapat berfungsi dengan lebih baik dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan yang lebih luas. Hal ini akan memudahkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.

Pembahasan teknis dalam rapat mencakup penjelasan tentang tugas dan fungsi perangkat daerah, serta hubungan komando antarunit. Peserta rapat menekankan pentingnya alur koordinasi yang sederhana untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan proses administrasi dapat berlangsung lebih lancar.

Penguatan kapasitas aparatur juga menjadi fokus utama dalam rapat ini. Struktur organisasi yang baik harus didukung oleh pegawai yang kompeten, terutama di posisi-posisi strategis. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan pegawai menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rapat harmonisasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan yang akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palu. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan struktur organisasi yang baru dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan adanya reformasi birokrasi yang efektif, diharapkan Kota Palu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Rapat ini menjadi langkah awal menuju birokrasi yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Editor : Jemmy Hendrik