Mahfud Masuara Usulkan Solusi Kebijakan Honorer di DKI Jakarta untuk Sulawesi Tengah

PALU, iNewsPalu.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menanggapi keluhan yang disampaikan oleh pegawai honorer terkait seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024. Rapat yang diadakan di ruang Baruga DPRD Sulteng ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Bartholomeus Tandigala, dan dihadiri oleh Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tengah serta perwakilan pegawai honorer.

Dalam rapat tersebut, sejumlah pegawai honorer mengungkapkan keluhan terkait dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK, yang menyebabkan mereka merasa dirugikan. Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Bartholomeus Tandigala, mengingatkan pentingnya integritas dalam proses seleksi dan mendesak pihak terkait untuk melakukan investigasi terhadap dugaan kecurangan tersebut.

Baca Juga

Mahfud Masuara: Solusi Sertifikat Lahan dan Perbaikan Infrastruktur Menjadi Prioritas dalam Reses Ri

Mahfud Masuara, anggota DPRD yang turut hadir dalam rapat, memberikan saran untuk mengatasi masalah pegawai honorer, dengan merujuk pada kebijakan yang diterapkan di DKI Jakarta. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi contoh dalam mengatur status pegawai honorer yang lebih jelas. Mahfud juga mengusulkan kunjungan ke DKI Jakarta untuk mempelajari lebih lanjut implementasi kebijakan tersebut.

Hasil rapat ini disepakati untuk meneruskan pembahasan dan mencari solusi lebih lanjut melalui koordinasi dengan pihak terkait di tingkat provinsi dan nasional.

Editor : Jemmy Hendrik