Hukum Adat sebagai Fondasi Kedamaian: Pesan Kakanwil Kemenkum di Sidang Adat

PALU, iNewsPalu.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, "Rakhmat Renaldy", mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus membangun kesadaran hukum, saling menghargai sesama, serta menjaga dan menghormati hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri *Sidang Peradilan Adat* (Libu Potangara Nu Ada) yang dilaksanakan di Rumah Adat Souraja Bone Oge, Jalan Pangeran Hidayat, Kampung Lere, Kota Palu, Rabu (10/4/2025). Sidang ini menjadi bagian dari pelestarian kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik sosial secara damai dan berbudaya.

“Sulawesi Tengah adalah wilayah yang kaya akan budaya, salah satunya hukum adat. Ini bukan hanya warisan leluhur, tapi juga bagian penting dari sistem hukum kita. Mari kita jadikan hukum—baik hukum positif maupun hukum adat—sebagai dasar hidup yang damai dan tertib,” ungkap Rakhmat Renaldy.

Ia menekankan bahwa harmoni sosial tidak bisa terwujud hanya melalui aparat penegak hukum, tetapi butuh partisipasi aktif masyarakat. Nilai saling menghormati, menjunjung budaya lokal, dan kesadaran hukum yang kuat menjadi fondasi bagi ketahanan sosial serta persatuan bangsa.

Menurutnya, peran hukum adat dalam menyelesaikan konflik sosial harus terus diperkuat. Selain memberikan keadilan yang kontekstual, peradilan adat juga merefleksikan identitas budaya yang membentuk jati diri bangsa Indonesia.

“Dengan menjunjung hukum adat, kita menjaga nilai luhur bangsa. Kesadaran hukum dan penghormatan terhadap budaya lokal akan menciptakan Indonesia yang lebih damai, inklusif, dan bersatu, termasuk di Sulawesi Tengah yang kaya akan sejarah dan budaya,” tutup Rakhmat.

Kegiatan ini turut dihadiri tokoh adat, masyarakat setempat, serta perwakilan dari instansi pemerintah dan lembaga adat di Kota Palu.

Editor : Jemmy Hendrik