Webinar Uji Publik: Menyimak Suara Rakyat dalam Pembentukan RUU Pelaksanaan Pidana Mati

PALU, iNewsPalu.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengundang seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam Webinar Uji Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Acara ini akan dilaksanakan pada Rabu, 8 Oktober 2025, pukul 08.30 WIB, melalui Zoom Meeting dan siaran langsung di YouTube @djppkemenkum.

Webinar ini merupakan kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Kegiatan ini akan menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi hukum terkemuka, antara lain:

Baca Juga

Gelar Webinar Strategi Kebijakan, Kemenkumham Sulteng Tingkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Misk

- Prof. Eddy O. S. Hiariej, Wakil Menteri Hukum RI

- Prof. Dr. Asep N. Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

- Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Pakar Hukum Pidana dan HAM

Baca Juga

Segera Daftarakan Diri Anda, Kemenkumham Sulteng Siap Gelar Webinar Bantuan Hukum

- Dr. H. Prim Haryadi, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung

- Irjen Viktor T. Sihombing, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung

Uji publik ini akan membahas dua pertanyaan mendasar yang menjadi topik refleksi publik: Apakah hukuman mati masih relevan di Indonesia? dan Bagaimana pelaksanaannya dapat diatur agar tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan?

Baca Juga

Baru Dilaunching, Kemenkumham Bidik SDM Berkualitas Melalui Webinar Series I

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, **Rakhmat Renaldy**, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses ini. “Hukum pidana, termasuk hukuman mati, selalu menjadi ruang perdebatan yang kompleks antara kepastian hukum, keadilan, dan nilai kemanusiaan. Kami mengajak masyarakat untuk menyuarakan pandangan mereka dalam uji publik ini. Setiap masukan akan menjadi bagian dari proses membangun hukum nasional yang lebih beradab dan menghargai hak asasi manusia,” ungkap Rakhmat.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen untuk menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah dalam penyusunan kebijakan hukum. “Kita ingin masyarakat Sulawesi Tengah aktif terlibat dalam proses perumusan undang-undang. Hukum yang baik tidak hanya lahir dari ruang rapat, tetapi juga dari suara rakyat yang memahami realitas kehidupan di lapangan,” tambahnya.

Kanwil Kemenkum Sulteng mengajak seluruh masyarakat untuk bergabung dalam diskusi ini melalui tautan pendaftaran di [bit.ly/WebinarPidanaMati](http://bit.ly/WebinarPidanaMati) dan menyaksikan siaran langsung melalui kanal YouTube @djppkemenkum.

Editor : Jemmy Hendrik