DPRD Sulteng Bahas Kebijakan P3K dengan Kementerian PAN-RB, Perhatikan Tenaga Non-PNS

JAKARTA, iNewsPalu.id – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Bartholomeus Tandigala, beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta, Kamis (20/2/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), khususnya yang telah lulus dan yang belum lulus, serta topik-topik pembahasan lainnya terkait dengan regulasi dan kebijakan P3K.

Dalam kunjungan yang juga dihadiri oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah, Adiman, S.H., M.Si., Dr. Bartholomeus Tandigala mengungkapkan pentingnya memperoleh informasi terkini terkait kebijakan dan regulasi P3K guna meningkatkan kinerja pegawai di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Baca Juga

Reses di Desa Tonggolobibi, Mahfud Masuara Janji Bawa Aspirasi Masyarakat ke Provinsi

“Penting bagi kami untuk memahami dengan jelas regulasi terbaru mengenai P3K, agar kebijakan ini dapat diterapkan secara tepat guna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Tengah. Terutama, terkait pengangkatan pegawai yang telah lulus, maupun yang masih menunggu kesempatan,” ujar Bartholomeus dalam pertemuan tersebut.

Di sisi lain, pada akhir pertemuan, sejumlah usulan terkait Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) di Sulawesi Tengah juga dibahas. Dalam diskusi tersebut, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap agar tenaga non-PNS diberikan kesempatan serta perlakuan yang adil untuk dapat berkembang lebih baik dalam struktur pemerintahan daerah.

Dengan kunjungan ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kementerian PAN-RB dalam hal kebijakan P3K, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di Sulawesi Tengah.

Editor : Jemmy Hendrik