Sinergi Layanan Publik: Jaminan Kesehatan Masuk Layanan Hukum dan Kekayaan Intelektual

JAKARTA, iNewsPalu.id – Dalam semangat memperkuat sistem perlindungan sosial, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi menjalin kemitraan melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang *Optimalisasi Penyelenggaraan Program JKN*. Inisiatif ini bertujuan memperluas akses kepesertaan serta meningkatkan literasi hukum dan kesehatan di kalangan masyarakat.

Nota kesepahaman tersebut menandai babak baru sinergi antar lembaga negara dalam menyatukan dua pilar penting—hukum dan kesehatan—untuk menciptakan layanan publik yang lebih integratif dan inklusif.

Baca Juga

Kanwil Kemenkum Sulteng Perkuat Sinergi dengan OBH untuk Tahun 2025

“Ini bukan sekadar kerja sama administratif. Kita ingin agar layanan hukum juga menjadi pintu masuk untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan kesehatan,” tegas Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, usai menandatangani dokumen kerja sama bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Kerja sama ini meliputi sosialisasi bersama, pertukaran data, dan integrasi sistem pelayanan. Fokus utamanya adalah menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang belum terdaftar dalam program JKN, serta menjaga kesinambungan partisipasi peserta yang telah bergabung.

“Dengan data layanan hukum dan kekayaan intelektual yang dikelola Kemenkum, kita bisa tahu siapa yang belum masuk dalam sistem JKN, dan dengan itu bisa kita dekati untuk ikut serta,” jelas Ghufron.

Editor : Jemmy Hendrik