Komisi II Dorong BUMD Jadi Mesin Ekonomi, Bukan Beban Daerah

Dalam sesi lanjutan, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda merespons dengan menggarisbawahi lemahnya kinerja sebagian besar BUMD di Sulteng, bahkan mengisyaratkan perlunya pembubaran terhadap entitas yang tidak produktif.

“Kami ingin BUMD ini dijalankan dengan mentalitas bisnis, bukan mentalitas politis. Kalau tidak sehat dan tidak bisa diperbaiki, lebih baik dibubarkan,” katanya tegas.

Rifky menyebutkan bahwa saat ini DPR RI bersama Kemendagri tengah mendorong lahirnya Permendagri khusus pembinaan BUMD, agar ada ukuran kinerja yang jelas dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi usaha BUMD dan keterlibatan profesional non-partisan dalam pengelolaannya.

Diskusi juga mencakup usulan percepatan pelimpahan wewenang teknis ASN ke BKN daerah agar pengisian jabatan struktural bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen sinergi antara pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan, memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas Sulawesi Tengah.

Editor : Jemmy Hendrik