Wagub Sulteng: Pemerintah Siap Jadi Penengah Driver dan Aplikator

Stiker branding wajib untuk prioritas order. Dinilai mengganggu estetika dan keselamatan.

Komisi tinggi oleh aplikator, terutama Maxim. Diminta diturunkan maksimal 10%.

Jumlah driver tak terkendali. Dianggap memperburuk persaingan dan mengurangi penghasilan.

Tarif murah atau “tarif hemat”. Dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Menjawab keluhan tersebut, Wagub Reny menyatakan akan segera melaporkan pertemuan tersebut ke Gubernur dan mengupayakan langkah strategis.

“Kami tidak hanya mendengarkan, tapi juga akan bertindak. Dialog antara driver, aplikator, dan instansi pemerintah akan segera difasilitasi agar semua pihak bisa menemukan solusi bersama,” kata Wagub.

Ia juga mengajak para driver untuk tetap menjaga profesionalisme dan ketertiban dalam menyuarakan hak-haknya. “Negara hadir untuk semua. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen menjaga keseimbangan kepentingan, baik mitra pengemudi, aplikator, maupun masyarakat pengguna jasa,” tegasnya.

Langkah lanjut berupa pertemuan tripartit antara asosiasi driver, aplikator, dan pemerintah provinsi akan dirancang sebagai forum reguler untuk mengatasi berbagai dinamika dan memastikan adanya komunikasi yang terbuka.

Editor : Jemmy Hendrik