JAKARTA, iNewsPalu.id - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 16 Tahun 2021 menegaskan bahwa sertifikat tanah selain Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan tanah. Dokumen tanah seperti letter C, petuk D, landrente, dan girik akan kehilangan validitasnya sebagai alat pembuktian hak atas tanah mulai tahun 2026.
Berdasarkan peraturan tersebut, dokumen-dokumen adat tanah yang sebelumnya digunakan hanya dapat berfungsi sebagai petunjuk saat pendaftaran tanah. Masyarakat diimbau untuk segera mengurus dokumen-dokumen tersebut menjadi SHM untuk menghindari masalah di masa depan.
Cara Mengurus Sertifikat Tanah
Bagi masyarakat yang memiliki dokumen seperti letter C, petuk D, dan girik, berikut adalah langkah-langkah untuk mengurusnya menjadi SHM:
1. Mendatangi Kantor Kelurahan
- Mengurus Surat Keterangan Tidak Sengketa.
- Mengurus Surat Keterangan Riwayat Tanah.
- Mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah secara Sporadik.
2. Mengurus di Kantor Pertanahan
- Mengajukan permohonan Sertifikat dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.
- Melakukan pengukuran ke lokasi.
- Mendapatkan pengesahan surat ukur.
- Penelitian oleh petugas panitia A.
- Pengumuman data yuridis di kelurahan dan BPN.
- Menunggu proses terbit SK hak atas tanah.
- Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB).
- Pendaftaran SK Hak menjadi Sertifikat.
- Pengambilan Sertifikat.
Proses pembuatan SHM diperkirakan memakan waktu sekitar enam bulan sejak pengajuan permohonan.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
