PALU, iNewsPalu.id – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2024-2029, nomor urut 2, Dr. Anwar Hafid, M.Si - dr. Reny A. Lamadjido, M.Kes, menyatakan tidak mempersoalkan lokasi debat yang digelar di Jakarta. Menurut Anwar Hafid, inti dari debat bukanlah tempat pelaksanaan, melainkan bagaimana visi dan misi pasangan calon (paslon) dapat tersampaikan kepada masyarakat melalui siaran televisi yang ditonton oleh pemirsa.
"Inti dari debat itu bukan di mana tempatnya, tapi bagaimana visi dan misi paslon disiarkan melalui televisi yang ditonton pemirsanya. Apalagi yang hadir terbatas. Beda kalau debatnya di ruang terbuka yang dihadiri ribuan masyarakat, itu tempatnya harus di Palu," ujar Anwar Hafid saat menjawab media ini via telepon WhatsApp pada Senin sore (14/10/2024).
Anwar menambahkan, debat yang diselenggarakan oleh media TV di Jakarta tidak berbeda jauh dari debat yang digelar di Palu, karena yang terlibat dalam debat adalah paslon dan panelis, bukan masyarakat secara langsung. Ia juga menyoroti biaya yang dikeluarkan tim paslon untuk berangkat dari Palu ke Jakarta.
"Memang bagi tim paslon, biaya ke Jakarta cukup besar, mulai dari tiket pesawat hingga akomodasi dan konsumsi. Namun, dari segi biaya peralatan, debat di Jakarta justru lebih murah karena peralatan sudah siap di sana, sedangkan jika di Palu, peralatan TV harus diangkut dengan biaya tinggi," ujar politisi dari Partai Demokrat ini.
Anwar Hafid, yang merupakan mantan Bupati Morowali dua periode, menegaskan bahwa yang terpenting dalam debat ini adalah siaran dan penyebarluasan informasi visi dan misi paslon, yang bisa diakses oleh masyarakat dari mana pun.
Sementara itu, calon gubernur nomor urut 1, Ahmad Ali, mengkritik pelaksanaan debat yang akan digelar di Jakarta pada 16 Oktober 2024. Ahmad Ali, yang diusung koalisi partai NasDem, Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PSI, menilai bahwa debat tersebut harusnya digelar di Sulteng agar dapat dihadiri langsung oleh masyarakat, bukan hanya disaksikan melalui televisi.
"Saya juga protes, debat itu bukan untuk menyenangkan stasiun TV. Jangan kalian (KPU) menyesuaikan dengan kehendak televisi. Harusnya televisi yang menyesuaikan dengan kehendak kalian," kata Ahmad Ali dalam keterangan video yang diambil di Kota Palu pada Senin (14/10/2024).
Ahmad Ali menegaskan bahwa debat adalah ajang untuk menyampaikan visi dan misi kepada warga Sulteng secara langsung. "Debat ini bukan hanya soal berdebat pola pikir, tapi juga menjadi poin penting bagi masyarakat yang belum menentukan pilihan mereka," ujarnya, seraya menambahkan bahwa masyarakat yang menyaksikan debat dapat lebih mudah menentukan pilihan mereka pada Pilgub 27 November 2024.
Kritik serupa juga datang dari Ketua Bawaslu Sulteng, Nasrun, SH. Nasrun mengungkapkan bahwa debat publik atau debat terbuka seharusnya diselenggarakan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota masing-masing, untuk memastikan masyarakat yang berhak memilih dapat menyaksikan secara langsung.
“Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing,” tegas Nasrun pada Selasa (8/10/2024), seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Selain itu, kritik juga datang dari Ketua LSM ADI, Riwin Najamuddin, yang menilai bahwa pelaksanaan debat di Jakarta seharusnya dipertimbangkan ulang agar lebih bermanfaat bagi masyarakat Sulteng.
Dengan berbagai protes tersebut, publik Sulteng kini menunggu langkah selanjutnya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng dalam menyikapi tuntutan agar debat bisa digelar lebih dekat dengan rakyat.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
