Komisi II Dorong BUMD Jadi Mesin Ekonomi, Bukan Beban Daerah

Jemmy
Komisi II Dorong BUMD Jadi Mesin Ekonomi, Bukan Beban Daerah. Foto : Humas Pemprov Sulteng

PALU, iNewsPalu.id - Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan harapannya terhadap reformasi menyeluruh dalam tata kelola BUMD dan BLUD. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Polibu, Rabu (7/5/2025), menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah menyuarakan kebutuhan regulasi baru dan keberanian untuk membenahi lembaga ekonomi daerah yang stagnan.

Dalam sambutannya, Anwar menyampaikan kondisi ril Sulawesi Tengah, di mana ketimpangan infrastruktur, distribusi harga kebutuhan pokok, serta akses terhadap listrik dan telekomunikasi masih menjadi tantangan utama. Ia memaparkan program andalannya seperti **Berani Cerdas** dan **Berani Sehat**, yang didanai melalui efisiensi belanja.

“Dana efisiensi langsung kami arahkan untuk kebutuhan rakyat. Tapi jelas, kita tak bisa terus bergantung pada APBN. BUMD dan BLUD harus tampil menjadi penyokong fiskal daerah,” katanya.

Gubernur juga menyoroti harga gas LPG yang bisa mencapai Rp70.000 di daerah-daerah terpencil, menandakan buruknya tata niaga dan distribusi. “BUMD harus turun tangan. Kita dorong satu harga agar rakyat tidak jadi korban ketimpangan,” tegasnya.

Dalam sesi lanjutan, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda merespons dengan menggarisbawahi lemahnya kinerja sebagian besar BUMD di Sulteng, bahkan mengisyaratkan perlunya pembubaran terhadap entitas yang tidak produktif.

“Kami ingin BUMD ini dijalankan dengan mentalitas bisnis, bukan mentalitas politis. Kalau tidak sehat dan tidak bisa diperbaiki, lebih baik dibubarkan,” katanya tegas.

Rifky menyebutkan bahwa saat ini DPR RI bersama Kemendagri tengah mendorong lahirnya Permendagri khusus pembinaan BUMD, agar ada ukuran kinerja yang jelas dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi usaha BUMD dan keterlibatan profesional non-partisan dalam pengelolaannya.

Diskusi juga mencakup usulan percepatan pelimpahan wewenang teknis ASN ke BKN daerah agar pengisian jabatan struktural bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen sinergi antara pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan, memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas Sulawesi Tengah.

Editor : Jemmy Hendrik

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network