Donggala Suarakan Ketidakadilan DBH Migas: “Jangan Rampas Hak Kami”

Bupati Vera menyebut ketimpangan ini sebagai bentuk nyata dari ketidakadilan fiskal nasional. Ia menyoroti bahwa provinsi seperti Kalimantan Timur terus menikmati DBH, sementara Donggala yang merasakan dampak ekologis langsung tidak mendapatkan bagian.

Saat ini, Pemkab Donggala tengah menyusun dokumen tuntutan resmi kepada Presiden, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan SKK Migas untuk meminta pengakuan administratif, alokasi DBH, dan hak Participating Interest (PI) 10%.

Editor : Jemmy Hendrik