PALU, iNewsPalu.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulawesi Tengah sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mahfud Masuara, menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis Bupati Donggala dalam memperjuangkan hak daerah atas Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari pemerintah pusat.
Dalam pernyataannya, Mahfud menegaskan bahwa perjuangan Bupati Donggala bukan hanya sah secara konstitusional, tetapi juga penting untuk menjamin keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Ia menyebut bahwa regulasi yang mengatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah secara jelas memberikan ruang bagi daerah untuk mendapatkan bagian yang proporsional dari pendapatan negara yang bersumber dari SDA.
“Saya secara pribadi dan kelembagaan di DPRD mendukung penuh langkah Bupati Donggala dalam memperjuangkan DBH Migas. Ini adalah bentuk keberpihakan kepada daerah dan masyarakat yang telah lama berkontribusi terhadap pendapatan negara, namun belum merasakan manfaat yang seimbang,” ujar Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam distribusi DBH Migas untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya dalam sektor infrastruktur, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya.
Mahfud juga menegaskan bahwa Partai Perindo Sulawesi Tengah berkomitmen mengawal isu ini dalam berbagai forum, baik di tingkat legislatif maupun melalui komunikasi politik dengan pemangku kebijakan di tingkat nasional. Ia menilai langkah ini krusial untuk menguatkan posisi daerah dalam kerangka hubungan fiskal nasional.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal keadilan fiskal dan pengakuan atas hak konstitusional daerah,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Mahfud mengajak rekan-rekan sesama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dari daerah pemilihan Donggala dan Sigi, untuk memberikan dukungan politik terhadap upaya Bupati Donggala dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Langkah ini diharapkan mampu menjadi preseden positif bagi daerah lain yang juga memiliki potensi sumber daya alam namun belum mendapatkan hak DBH secara adil dan merata.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
