PALU, iNewsPalu.id - Dalam upaya mengatasi permasalahan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang kian meresahkan, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, memimpin rapat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin, 13 Oktober 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk pejabat Kementerian ESDM dan perwakilan dari institusi penegak hukum.
Gubernur Anwar Hafid membuka rapat dengan menyampaikan harapannya agar kehadiran Dirjen Gakkum ESDM dapat memberikan pencerahan dalam tata kelola sumber daya mineral di Sulawesi Tengah. Ia menggarisbawahi bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di provinsi ini memiliki potensi mineral yang besar, yang jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,95% namun diiringi angka kemiskinan yang masih tinggi, kami berharap potensi pertambangan dapat berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan,” ungkapnya. Gubernur juga mencatat bahwa keinginan masyarakat untuk bekerja secara mandiri tanpa terikat perusahaan besar menjadi salah satu faktor munculnya PETI.
Dirjen Gakkum ESDM, Dr. Rielke Jeffri Huwae, menekankan bahwa pembentukan direktorat yang dipimpinnya merupakan langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum di sektor ini. “Kami berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Provinsi dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Rapat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih baik di Sulawesi Tengah. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan permasalahan PETI dapat diatasi secara efektif, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan meningkatkan pendapatan daerah.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
