PALU, iNewsPalu.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 semakin mendekat, dan kabar baik datang dari Sulawesi Tengah. Ribuan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di seluruh lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan negara (Rutan), dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di provinsi ini dipastikan akan ikut serta dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng), Hermansyah Siregar, menyebutkan bahwa sebanyak 4.074 WBP terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 2024. Dari jumlah tersebut, 3.715 orang terdaftar sebagai pemilih Gubernur, 1.587 orang sebagai pemilih Bupati, dan 712 orang sebagai pemilih Walikota. Data ini tercatat per tanggal 22 November 2024.
"Ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan prinsip demokrasi yang inklusif. Setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak menyalurkan suaranya," ujar Hermansyah Siregar dalam konferensi pers, Senin (25/11/2024).
Proses pendataan dan pendaftaran WBP sebagai pemilih dilakukan dengan cermat dan melibatkan koordinasi antara Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulteng dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Sejumlah Lapas dan Rutan di Sulteng juga akan dilengkapi dengan Tempat Pemungutan Suara Khusus (TPSK) guna memfasilitasi warga binaan dalam menyalurkan hak suaranya.
Hermansyah juga menegaskan bahwa pihaknya terus bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri untuk memastikan kelancaran proses Pilkada di dalam lembaga pemasyarakatan.
"Kami sangat antusias menyambut pelaksanaan Pilkada di Lapas dan Rutan. Ini adalah momentum penting bagi warga binaan untuk turut serta dalam menentukan masa depan bangsa. Kami telah menyiapkan segala sesuatunya agar proses pemilu berjalan lancar dan aman," terangnya.
Kakanwil Kemenkumham Sulteng bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, Yudi Suseno, juga mengimbau seluruh petugas pemasyarakatan untuk mendukung penuh kelancaran pesta demokrasi bagi WBP. Selain itu, Hermansyah menegaskan pentingnya sikap netral dari petugas pemasyarakatan, dengan ancaman sanksi tegas bagi mereka yang tidak netral atau menyalahgunakan kewenangan.
"Kami akan memastikan integritas seluruh petugas, dan tidak akan mentolerir sikap tidak netral dalam proses ini," tandasnya.
Dengan langkah ini, Sulawesi Tengah menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara, termasuk mereka yang berada di balik jeruji besi, untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pemerintahan daerah mereka.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
