PALU, iNewsPalu.id – Komitmen untuk memperkuat infrastruktur hukum di Sulawesi Tengah kembali ditunjukkan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kemenkum Sulteng) melalui pelantikan dan pengambilan sumpah 24 pejabat baru, terdiri dari 19 Notaris dan 5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang berlangsung di Hotel Best Western Coco, Palu.
Kegiatan ini menjadi momen penting bagi para pejabat yang diangkat, karena tanggung jawab yang diemban bukan hanya administratif, tetapi juga moral dan hukum. Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa peran Notaris sangat krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
“Notaris adalah fondasi kepercayaan dalam transaksi hukum. Tugas Anda bukan hanya membuat akta, tetapi menjaga integritas hukum dalam masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelantikan ini adalah bentuk penguatan struktur hukum seiring dengan implementasi Inpres No. 9 Tahun 2025, yang mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi desa. Menurutnya, peran Kemenkum adalah memastikan koperasi berdiri di atas fondasi hukum yang kokoh dan legal.
Tidak kalah penting, pelantikan lima PPNS dari sejumlah instansi menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum yang adaptif dan kolaboratif. Dalam amanatnya, Rakhmat menekankan pentingnya profesionalisme PPNS dalam menjalankan tugas investigatif dan administratif.
“PPNS bukan hanya pelengkap struktur hukum, mereka adalah garda depan yang menangani pelanggaran administratif di berbagai sektor,” ujarnya.
Kemenkum Sulteng juga mendorong digitalisasi layanan melalui platform “PPNS Online” yang memfasilitasi layanan teknis mulai dari pelantikan hingga pengelolaan data personil. Digitalisasi ini diharapkan mempercepat layanan dan meningkatkan transparansi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua INI Wilayah Sulteng, Farid; Kepala Kanwil Kemenham, Mangatas Nadeak; serta sejumlah pejabat dari instansi vertikal lainnya yang menggambarkan eratnya koordinasi antar lembaga hukum di wilayah tersebut.
Dengan pelantikan ini, Kemenkum Sulteng menunjukkan bahwa pembangunan hukum yang inklusif dan progresif terus menjadi prioritas, demi terwujudnya masyarakat yang taat hukum dan sejahtera.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
