PALU, iNewsPalu.id - Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan harapannya terhadap reformasi menyeluruh dalam tata kelola BUMD dan BLUD. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Polibu, Rabu (7/5/2025), menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah menyuarakan kebutuhan regulasi baru dan keberanian untuk membenahi lembaga ekonomi daerah yang stagnan.
Dalam sambutannya, Anwar menyampaikan kondisi ril Sulawesi Tengah, di mana ketimpangan infrastruktur, distribusi harga kebutuhan pokok, serta akses terhadap listrik dan telekomunikasi masih menjadi tantangan utama. Ia memaparkan program andalannya seperti **Berani Cerdas** dan **Berani Sehat**, yang didanai melalui efisiensi belanja.
“Dana efisiensi langsung kami arahkan untuk kebutuhan rakyat. Tapi jelas, kita tak bisa terus bergantung pada APBN. BUMD dan BLUD harus tampil menjadi penyokong fiskal daerah,” katanya.
Gubernur juga menyoroti harga gas LPG yang bisa mencapai Rp70.000 di daerah-daerah terpencil, menandakan buruknya tata niaga dan distribusi. “BUMD harus turun tangan. Kita dorong satu harga agar rakyat tidak jadi korban ketimpangan,” tegasnya.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
