PALU, iNewsPalu.id – Dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Mohammad Arus Abdul Karim, berlangsung di Gedung Utama DPRD Sulteng, Kota Palu.
Arus Abdul Karim dalam pidatonya menyatakan bahwa pemberian rekomendasi merupakan bagian tak terpisahkan dari peran legislatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa evaluasi tahunan ini merupakan langkah konkret dalam membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
“Rekomendasi DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan masukan substantif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Kita ingin memastikan bahwa kinerja pemerintah provinsi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat,” tegasnya.
Laporan pansus yang dibacakan oleh juru bicara Rahmawati M. Nur, S.Ag, mengungkap sejumlah temuan penting, mulai dari permasalahan pengelolaan anggaran, rendahnya capaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga isu krusial dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan di berbagai kabupaten/kota.
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekda Novalina, dan jajaran pimpinan OPD serta seluruh anggota dewan DPRD Sulteng termaksud Mahfud Masuara Momen ini menjadi forum evaluasi yang mendorong sinergi lintas lembaga untuk perbaikan sistematis dan berkelanjutan.
Kepemimpinan Arus Abdul Karim yang dikenal tegas namun terbuka terhadap dialog konstruktif, mencerminkan sikap DPRD yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberi arah yang solutif bagi peningkatan kualitas layanan publik.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
