“Data ini adalah hasil nyata dari kerja keras seluruh jajaran, baik pusat maupun daerah. Di Sulawesi Tengah, kami melihat antusiasme masyarakat terhadap pendaftaran merek dan hak cipta semakin tinggi, terutama dari pelaku UMKM,” ujar Rakhmat.
Menurutnya, ini menjadi momentum penting untuk terus memperluas edukasi hukum, memperkuat peran penyuluh, dan menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat. “Kami tidak hanya menunggu masyarakat datang, tapi juga aktif hadir melalui edukasi dan layanan langsung hingga ke desa,” lanjutnya.
Selain KI, Kemenkum Sulteng juga terlibat aktif dalam mendukung implementasi Koperasi Merah Putih, sebuah program lintas sektor yang bertujuan memberdayakan ekonomi desa melalui badan hukum koperasi. Rakhmat mengungkapkan, kerja sama lintas instansi sangat penting dalam memastikan setiap koperasi yang terbentuk sesuai aturan hukum dan mampu bertahan secara kelembagaan.
“Kami optimis Sulawesi Tengah bisa menjadi pelopor dalam pelaksanaan program ini. Dukungan digitalisasi dan regulasi yang berpihak kepada masyarakat akan menjadi kunci suksesnya,” tambahnya.
Dengan semangat transformasi digital, keterbukaan layanan, serta kolaborasi yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah, Kemenkum Sulteng percaya bahwa pelayanan hukum yang prima adalah pilar penting dalam membangun peradaban hukum yang progresif dan berpihak pada rakyat.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
