JAKARTA, iNewsPalu.id – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menekankan pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban dan keamanan di daerah, dengan perhatian khusus pada hak asasi manusia (HAM).
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, Dhahana menekankan bahwa selain penegakan peraturan, Satpol PP juga harus memperhatikan hak-hak asasi masyarakat dalam setiap tindakan mereka.
“Kami meyakini bahwa Satpol PP sebagai garda terdepan dalam ketertiban umum perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hak asasi manusia,” kata Dhahana dalam acara yang berlangsung di Jakarta, Jumat (6/10).
Untuk memperkuat peran Satpol PP sebagai pelindung HAM, Kemenkumham bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam berbagai pelatihan. Beberapa pelatihan ini bertujuan untuk memperkaya wawasan anggota Satpol PP mengenai pentingnya HAM dalam menjalankan tugas mereka.
Dhahana mengingatkan bahwa selain ketangguhan, Satpol PP harus mengutamakan pendekatan yang humanis dan melayani. Ia berharap melalui pendekatan ini, Satpol PP dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tetap menghormati hak-hak warga.
Selain itu, Dhahana juga mengajak pemerintah daerah untuk mendukung langkah strategis dalam memperkuat kapasitas Satpol PP, khususnya dalam hal pemahaman tentang HAM. "Kami berharap dalam pilkada serentak mendatang, para calon kepala daerah dapat menyertakan penguatan kapasitas Satpol PP sebagai prioritas, khususnya dalam hal HAM," ujar Dhahana.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, turut mendukung wacana ini. Menurutnya, Satpol PP berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga harus menjadi pelindung HAM. "Pemahaman HAM yang baik pada anggota Satpol PP akan memperkuat komitmen kita dalam penegakan HAM di daerah," ujarnya.
Hermansyah menambahkan bahwa penguatan kapasitas Satpol PP dapat mendukung program prioritas nasional dalam penegakan HAM dan menciptakan interaksi harmonis antara hukum dan hak masyarakat.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
