PALU, iNewsPalu.id — Derita panjang warga Huntap Petobo akibat sulitnya akses air bersih mulai menemukan titik terang. Komisi III DPRD Sulteng harus turun tangan langsung dalam rapat yang menghadirkan Wali Kota Palu, sejumlah instansi teknis, dan perwakilan warga, di Kantor DPRD Sulteng.
Ketua Komisi III Hj Arnila H Ali memimpin langsung pertemuan tersebut, menyusul keluhan warga yang merasa hidup mereka semakin berat pascabencana likuifaksi. Perwakilan DPRD, seperti Ir Musliman dan Fery Budi Utomo, mengecam lambatnya penanganan infrastruktur air.
"Jangan lagi warga diminta menunggu. Cukup sudah penderitaan mereka," tegas Musliman. Fery menambahkan bahwa alasan teknis tak bisa terus dijadikan tameng oleh BPPW Sulteng.
Hasilnya, disepakati bahwa operasional jaringan SPAM diserahkan ke Pemkot Palu paling lambat 2 Mei 2025. Meski demikian, pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab BPPW hingga 24 September 2025, termasuk menangani kerusakan dan penertiban tapping liar.
Warga yang hadir menyambut kesepakatan ini dengan harapan, namun tetap waspada. Mereka meminta DPRD mengawal ketat janji ini agar tidak kembali jadi beban baru di kemudian hari.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
