Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menekankan bahwa kolaborasi lintas institusi adalah strategi utama dalam menghasilkan produk hukum yang implementatif.
“Kami percaya, produk hukum yang baik lahir dari dialog terbuka dan penelaahan menyeluruh terhadap norma-norma yang dirancang. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang progresif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dengan pendekatan harmonisasi, setiap pasal dalam Ranperda ditelaah secara teknis agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap menjaga efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Langkah ini memperkuat legal standing Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dalam pengelolaan aset, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan prinsip good governance.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
