Ia menekankan bahwa proses harmonisasi harus dilakukan secara inklusif dan mendalam, agar peraturan ini tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan kebutuhan sekolah, guru, dan peserta didik.
Kegiatan harmonisasi ini juga menjadi forum dialog antara para perancang peraturan, pemangku kepentingan pendidikan, serta pihak-pihak teknis yang akan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Beberapa isu strategis yang mengemuka dalam diskusi antara lain mekanisme pelaporan BOSDA yang transparan, sistem monitoring dan evaluasi, serta sinergi antara pendidikan vokasi dan sektor industri daerah.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah selaku pemrakarsa menyambut baik kerja sama ini dan menilai bahwa peran Kemenkum Sulteng sangat penting dalam memastikan regulasi tidak hanya sah secara hukum, tapi juga kontekstual dan aplikatif.
Dalam konteks pendidikan vokasi, pemerintah daerah juga menyiapkan peta jalan kolaboratif dengan dunia industri agar lulusan SMK dan program kejuruan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja.
> “Kami ingin melahirkan regulasi yang tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga bisa langsung dirasakan manfaatnya di sekolah dan dunia kerja,” kata perwakilan Dinas Pendidikan yang hadir.
Dengan rampungnya harmonisasi ini, Pemprov Sulteng diharapkan segera mengesahkan Pergub sebagai regulasi resmi, yang akan memperkuat implementasi BOSDA dan pendidikan vokasi sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia unggul di Sulawesi Tengah.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
