Lebih lanjut, Mahfud menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam distribusi DBH Migas untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya dalam sektor infrastruktur, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya.
Mahfud juga menegaskan bahwa Partai Perindo Sulawesi Tengah berkomitmen mengawal isu ini dalam berbagai forum, baik di tingkat legislatif maupun melalui komunikasi politik dengan pemangku kebijakan di tingkat nasional. Ia menilai langkah ini krusial untuk menguatkan posisi daerah dalam kerangka hubungan fiskal nasional.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal keadilan fiskal dan pengakuan atas hak konstitusional daerah,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Mahfud mengajak rekan-rekan sesama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dari daerah pemilihan Donggala dan Sigi, untuk memberikan dukungan politik terhadap upaya Bupati Donggala dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Langkah ini diharapkan mampu menjadi preseden positif bagi daerah lain yang juga memiliki potensi sumber daya alam namun belum mendapatkan hak DBH secara adil dan merata.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
