JAKARTA, iNewsPalu.id – Dalam forum resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyuarakan realita pilu yang dialami provinsinya akibat ketimpangan distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan. Meski Sulawesi Tengah menjadi lumbung nikel nasional, penerimaan daerah tak sebanding dengan kerusakan dan beban sosial yang ditanggung.
Anwar mengungkap bahwa Presiden sendiri pernah menyebut kontribusi industri smelter dari Sulteng mencapai Rp570 triliun, namun daerah hanya menerima Rp200 miliar dalam bentuk DBH. “Ini ketimpangan yang merampas hak kami,” ujar Anwar.
Lebih jauh, ia menyinggung tax holiday yang diberikan hingga dua dekade dan dominasi korporasi yang tak memiliki keterikatan sosial dengan masyarakat lokal. “NPWP mereka di Jakarta. PAD kami minim. Setelah nikel habis, apa yang tersisa?” katanya dengan nada getir.
Komisi II DPR RI menanggapi serius pernyataan tersebut. Ketua Komisi, Rifqi Karsayuda, menyebut pihaknya akan mendalami lebih lanjut penggunaan dana transfer ke daerah, termasuk mengevaluasi peran dan performa BUMD serta ketimpangan fiskal antardaerah.
Bagi Anwar Hafid, forum ini bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan panggung untuk "memperjuangkan keadilan fiskal" yang selama ini luput dari perhatian pusat.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
