Pemerintah Provinsi sebelumnya telah melayangkan surat penghentian sementara, namun karena ketidakjelasan perubahan dan munculnya data baru mengenai dampak lingkungan, Gubernur memutuskan untuk menutup operasi tambang tersebut secara permanen.
Tidak hanya itu, beliau juga mengumumkan akan memberlakukan moratorium izin tambang baru di kawasan permukiman dan zona rawan bencana, sebagai bagian dari reformasi tata kelola pertambangan di Sulteng.
“Kita tidak anti-investasi, tapi investasi harus tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Anwar.
Aksi damai berlangsung penuh solidaritas, dihadiri oleh Ketua DPRD Sulteng. Arus Abdul Karim, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh adat. Hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr. Yoppy Patiro, Kabid Minerba Sultanisah, serta perwakilan Kesbangpol, menunjukkan komitmen lintas sektor untuk menindaklanjuti keputusan gubernur secara menyeluruh.
Masyarakat menyambut baik kebijakan ini sebagai kemenangan perjuangan sipil yang telah lama menolak kehadiran tambang di wilayah permukiman. Banyak warga berharap hal ini menjadi langkah awal bagi penataan ulang sektor tambang di Sulteng dengan mengedepankan transparansi dan partisipasi publik.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
