JAKARTA, iNewsPalu.id — Dalam forum internasional China–ASEAN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, memaparkan kebijakan inovatif yang diharapkan dapat mengubah lanskap pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kebijakan ini memungkinkan sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) untuk dijadikan agunan dalam pinjaman perbankan. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya memberikan akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha kreatif dan UMKM.
Menteri Supratman menjelaskan bahwa konsep ini merupakan perubahan paradigma yang signifikan. "Aset tak berwujud seperti merek, desain, dan hak cipta kini diakui memiliki nilai ekonomi yang produktif," ujarnya. Menurutnya, tujuan dari kebijakan ini adalah agar karya kreatif tidak hanya berhenti di portofolio, tetapi juga dapat menjadi modal untuk mendorong produksi, ekspansi, dan kesejahteraan pelaku usaha.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut positif kebijakan ini. Ia menilai bahwa banyak pelaku usaha di Sulawesi Tengah yang memiliki merek dan resep unik, namun kesulitan dalam mengakses pembiayaan. “Dengan adanya pembiayaan berbasis KI, pelaku usaha tidak lagi terbatas pada jaminan tanah atau bangunan. Karya pun bisa menjadi aset,” tegas Rakhmat dalam acara tersebut.
Sebagai langkah lanjutan, Kanwil Kemenkum Sulteng akan menyelenggarakan lokakarya untuk membantu pelaku UMKM memahami proses penilaian aset KI. Kolaborasi dengan OJK, perbankan, dan Dinas Koperasi akan dioptimalkan guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku usaha.
Rakhmat menekankan pentingnya daerah untuk bergerak cepat agar tidak tertinggal. “Jika tidak melindungi merek lokal sejak sekarang, daerah berpotensi kehilangan nilai ekonominya kepada kompetitor luar,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa semakin banyak sertifikasi KI di daerah, semakin besar peluang untuk meningkatkan daya tarik investasi.
Di Sulawesi Tengah, pertumbuhan brand kuliner, kerajinan rotan, tenun, dan seni digital meningkat signifikan pasca kebangkitan industri pariwisata. Dengan adanya kebijakan ini, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran mereka.
Editor : Jemmy Hendrik
Artikel Terkait
